Rapat Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Dalam rangka evaluasi kinerja perangkat daerah pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Banten, Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa Biro Peng.
Dalam rangka evaluasi kinerja perangkat daerah pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Banten, Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa Biro Peng.
Dalam meningkatkan transaksi dalam Katalog Elektronik Lokal Provinsi Banten, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Pengg.
Dalam rangka kegiatan meningkatkan pengembangan aplikasi Sistem Informasi Pelayanan (SIP) dan KP3B Report Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Banten. &nbs.
Dalam rangka mendukung percepatan penyelenggaraan Katalog Elektronik Lokal Provinsi Banten, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Pe.
Memperhatikan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tanah ba.
Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPDR, maka dilaksanakan Rapat Kerja dengan Mitra Kerja oleh Komisi I DPRD Provinsi Banten. Hadir saat r.
Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tanah bagi.
Dalam rangka evaluasi pengadaan barang/jasa OPD dilingkungan Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2022, sehingga Bagian Pengelolaan Barang/Jasa Biro Pengadaan Baran.
Sehubungan dengan surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Republik Indonesia tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan .
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan.