Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa. .
Sehubungan evaluasi kinerja pada pegawai Non ASN di lingkungan Biro Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE Setda Provinsi Banten, maka Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengad.
Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengungkapkan Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pelayanan m.
Dalam rangka implementasi Katalog Elektronik Lokal Provinsi Banten berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Prod.
Sehubungan dengan kegiatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa maka Bagian Pengelolaan Barang/Jasa Biro Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE Setda Provinsi Banten, melaksa.
Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP-RI) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa..
Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa pada Pasal.
Dalam rangka penyelesaian penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, maka Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa Biro Pe.
Dalam rangka menindak lanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia No 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia No 16 Tahun.
Dalam rangka menindaklanjuti Pasal 9 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengadaan Bar.
