Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tanah bagi.
Dalam rangka evaluasi pengadaan barang/jasa OPD dilingkungan Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2022, sehingga Bagian Pengelolaan Barang/Jasa Biro Pengadaan Baran.
Sehubungan dengan surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Republik Indonesia tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan .
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan.
Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa KPK bertugas melakukan koordina.
Dalam rangka pemantapan pelaksanaan Katalog Elektronik Lokal Provinsi Banten dan menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningka.
Menindaklanjuti Surat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten, perihal laporan realisasi semester pertama dan prognosis 6 (enam) bulan berikutny.
Dalam rangka percepatan realisasai transaksi dalam Katalog Elektronik Lokal Provinsi Banten, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan .
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Surat Keputusan Gubernur B.
Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Banten Mengucapkan Turut Berduka Cita Atas Wafatnya, Bapak Tjahjo Kumolo, SH (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan R.
