Dalam rangka upaya pencegahan korupsi dan meminimalisasi faktor-faktor penyebab atau peluang terjadinya korupsi pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka Bagian .
Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah khususnya pada Biro Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE Setda Provinsi Banten, sehingga Bagian Pembinaa.
Berdasarkan keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog E.
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia melakukan kunjungan ke Biro Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE Setda Provinsi Banten, kegiatan ini bertempat di Palima .
Dalam rangka pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, maka Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa Biro Pengadaan Barang/Jasa dan L.
Serah Terima Jabatan dan Pisah Sambut di lingkungan Biro Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE Setda Provinsi Banten. Acara ini dihadiri oleh Plt. Kepala Biro Pengadaa.
Dalam rangka pelaksanaan penyusunan laporan capaian kinerja, maka Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa Biro Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE Setda Pr.
Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa. .
Sehubungan evaluasi kinerja pada pegawai Non ASN di lingkungan Biro Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE Setda Provinsi Banten, maka Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengad.
Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengungkapkan Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pelayanan m.
