Dalam rangka penyelesaian penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, maka Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa Biro Pe.
Dalam rangka menindak lanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia No 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia No 16 Tahun.
Dalam rangka menindaklanjuti Pasal 9 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengadaan Bar.
Dalam rangka migrasi data Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan pelaporan SPT Pajak Tahunan, maka Bagian Pembinaan dan A.
Dalam rangka pembobotan audit kinerja, maka Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pengendalian Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa Biro Pengadaan B.
Dalam rangka penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, maka Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa Biro Pengadaan Barang.
Dalam rangka sosialisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 di Lingkungan Biro Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE Setda Provinsi Bant.
Memperhatikan Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 201.
Sehubungan akan dilangkasanakannya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, maka Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Pro.
Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Surat Kepala Balai Besa.
