Pemerintah Provinsi Banten
mengusulkan tiga Desa sebagai Percontohan Antikorupsi kepada Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Usulan tersebut disampaikan Inspektorat
Provinsi Banten pada saat Rapat Koordinasi Rencana Pembentukan Percontohan Desa
Antikorupsi Tahun 2023 dengan tema "Berawal Dari Desa Kita Wujudkan Indonesia
Bebas Dari Korupsi" yang berlangsung di JS Luansa Hotel Jln. H.R Rasuna
Said Kuningan Jakarta Selatan, Selasa (18/10/2022).
Plt. Inspektur Daerah
Provinsi Banten Usman Assiddiqi Qohara mengungkapkan Desa Antikorupsi tersebut
merupakan salah satu program unggulan KPK RI Tahun 2023. “Oleh karena itu
Pemprov Banten mengusulkan 3 Desa sebagai nominasi percontohan Desa
Antikorupsi,” kata Usman.
Usman berharap, dengan
adanya Desa Percontohan Antikorupsi,
dapat terciptanya tata kelola pemerintahan Desa yang berintegritas,
akuntabel, transparan dan bebas korupsi, kolusi serta nepotisme. Menurut Usman,
Desa yang diusulkan sebagai
Percontohan Desa Antikorupsi kepada KPK tersebut atas usulan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten. Tiga desa tersebut adalah Desa Gembong
Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang, Desa Bandung Kecamatan Banjar Kabupaten
Pandeglang dan Desa Gunungbatu Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak.
Sementara itu. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten Enong Suhaeti mengungkapkan, sebelum mengusulkan Desa Percontohan Antikorupsi, DPMD Provinsi Banten berkomunikasi dan mengirimkan surat ke Pemerintah Daerah Kabupaten untuk mengusulkan Desa yang menjadi projek percontohan Desa Antikorupsi. “Awal September kemarin kita telah mengirimkan surat ke Pemkab Tangerang, Lebak dan Pandeglang untuk mengusulkan desa percontohan Antikorupsi," ungkapnya. Enong menambahkan, terdapat beberapa indikator Desa Antikorupsi tersebut terdiri dari penguatan tata laksana, pengawasan, kualitas pelayanan publik, partisipasi masyarakat dan kearifan lokal.
Sumber : Biroadpimbanten
