Gubernur Banten Wahidin
Halim (WH) mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Banten akan meningkatkan
sosialisasi Protokol Kesehatan di samping membatasi mobilitas masyarakat
melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk
penanganan di hulu.
"Kami sekarang
konsentrasi di hulu. Bekerja sama dengan berbagai kelompok masyarakat
mengadakan sosialisasi untuk mencegah kepanikan di masyarakat," ungkap
Gubernur dari Ruang Rapat Rumah Dinas Gubernur Banten Jl. Jenderal Ahmad Yani
No. 158 Kota Serang dalam telekonferensi Rapat Penanganan Covid-19 Di Provinsi
Banten yang dipimpin Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin (Rabu, 13/7/2021).
Dikatakan, untuk menekan
peningkatan kasus Covid-19 Pemprov Banten akan menggunakan pendekatan model
Program Keluarga Berencana (KB).
"Ada petugas di
lapangan, ada posko, melibatkan tokoh masyarakat, serta tokoh agama,"
jelas Gubernur.
Terkait vaksinasi Covid-19,
dijelaskan Gubernur, vaksin yang dikirim ke Provinsi Banten masih terbatas.
Sementara Bupati dan Walikota mengharapkan vaksin segera dikirim.
"Kami bekerjasama dan
didukung oleh TNI, Kepolisian dan Kejaksaan," ungkap Gubernur, saat
menjelaskan kegiatan sosialisasi dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19.
"Untuk meningkatkan
cakupan vaksinasi, petugas akan melakukan jemput bola," tambahnya.
Dijelaskan Gubernur, untuk
mengurangi tekanan tingkat keterisian (Bed Occupancy Rate/BOR) rumah sakit yang
saat ini mencapai 91% akan menambah rumah singgah hingga 400 tempat tidur.
Ditambahkan, kelangkaan obat
dan oksigen di pasaran, turut mendorong masyarakat yang melakukan isolasi
mandiri untuk mendapatkan obat dan oksigen dari rumah sakit. Selain itu, rumah
sakit di Provinsi Banten juga tidak bisa menolak pasien Covid-19 dari luar
wilayah.
Gubernur juga berharap
Kementerian Kesehatan segera mengirimkan vaksin, obat-obatan, dan bahan untuk
testing yang saat ini ketersediaannya terbatas.
Dalam kesempatan itu, Wakil
Presiden Republik Indonesia KH Ma'ruf Amin menekankan untuk meningkatkan
koordinasi dan konsolidasi data seluruh pihak.
Wapres menyorot tingginya
kasus konfirmasi Covid-19 di Provinsi Banten. Soal kepatuhan menerapkan
disiplin Protokol Kesehatan menjadi salah satu penyebab tingginya penularan.
Dalam kesempatan itu, Wapres
juga mendorong Pemprov Banten untuk meningkatkan pelaksanaan 3T (Testing,
Tracking, Treatment) serta cakupan vaksinasi terhadap masyarakat Provinsi
Banten.
Rapat juga diikuti oleh
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Wakil Menteri Kesehatan Dante
Saksono, Kepala BNPB Ganip Warsito, Forkopimda Provinsi Banten, Bupati dan
Walikota se-Provinsi Banten, serta Forkopimda Kabupaten dan Kota se-Provinsi Banten.
