Penjabat (Pj) Gubernur Banten
Al Muktabar menegaskan, memasuki pekan pertama bulan Ramadan 1444 H/ 2023 M, inflasi
di Provinsi Banten masih cukup terkendali. Ketersediaan dan keterjangkauan
harga bahan makanan pokok di Provinsi Banten cukup baik.
Hal itu diungkap Al Muktabar
usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin oleh
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Muhamad Tito Karnavian secara virtual
di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Senin (27/3/2023).
“Secara umum tadi inflasi kita
masih cukup baik, cukup terkendali. Paparan Badan Pangan Nasional, stok pangan
kita pada komoditi pokok itu cukup. Lalu ada beberapa perbedaan harga di
daerah, itu akan kita sikapi secara per wilayah,” paparnya.
“Tadi Bapak Menteri Dalam
Negeri sudah mengamanatkan, dalam rangka pengendalian harga, daya dukung
transportasi utamanya atau subsidi-subsidi lainnya kita dapat menggunakan Dana
BTT Provinsi sesuai peraturan perundangan yg berlaku. Untuk Kabupaten/Kota juga
tersedia BTT dalam rangka kita melakukan pengendalian harga,” tambah Al
Muktabar.
Dikatakan, hingga saat ini
pergerakan harga yang terjadi belum sampai pada tahap Pemerintah Provinsi
Banten melakukan operasi pasar. Pergerakan harga barang kebutuhan pokok di
pekan pertama bulan puasa ini tertekan oleh ketersediaan barang di pasar.
“Bila memang perlu, kita akan
lakukan operasi pasar,” ungkap Al Muktabar.
“Ada ambang batas pada level
mana kita harus melakukan operasi pasar yang pada dasarnya sudah jalan dalam
keseharian kita,” tambahnya.
Dijelaskan, bulan puasa
spesial karena kebutuhan masyarakat meningkat. Para Kepala Daerah diarahkan
untuk menjalin kerjasama dengan para pemasok serta melakukan kerjasama
antara daerah dengan daerah produksi. Untuk Provinsi Banten komoditas cabai,
bawang merah, serta bawang putih menjadi perhatian.
“Nah kalau beras, kita karena
juga pemasok pangan Nasional, kita cukup baik. Jadi stok kita dengan kebutuhan
itu berimbang,” jelas Al Muktabar.
Masih menurut Al Muktabar,
untuk pengendalian harga barang kebutuhan pokok, Pemprov Banten bisa melakukan
pengendalian harga melalui subsidi ongkos atau biaya transportasi dari anggaran
Belanja Tidak Terduga (BTT) sesuai peraturan perundangan yg berlaku. Tujuannya,
agar rentang selisih harga barang di wilayah produksi dengan di Provinsi Banten
masih dekat.
Al Muktabar juga mengimbau
kepada masyarakat Banten untuk bersama menjaga ibadah puasa serta tidak
berlebih-lebihan dalam berbelanja dalam memenuhi kebutuhan. Masyarakat tidak
perlu panik dalam berbelanja kebutuhan.
“Pemerintah hadir bersama
masyarakat,” ungkapnya.
“Semoga amal ibadah kita semua
di bulan suci ini diterma Allah SWT. Amin,” pungkasnya.
