Rapat Koordinasi Percepatan Katalog Elektronik Lokal Provinsi Banten
Dalam rangka percepatan penyelenggaraan Katalog Elektronik Lokal Provinsi Banten berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan .
Dalam rangka percepatan penyelenggaraan Katalog Elektronik Lokal Provinsi Banten berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan .
Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), b.
SERANG - Pemprov Banten untuk keenam kalinya berhasil meraih opini terbaik pertanggungjawaban keuangan dari BPK RI berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Wakil.
SERANG - Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy menerima laporan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten di ruang kerjanya, Pendop.
TANGERANG - Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy secara resmi membuka Musrenbang atau Musyawarah Rencana Pembangunan RKPD atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun .
Beberapa pekan yang lalu Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) meresmikan Jembatan Aria Wangsakara (Jembatan Bogeg). Jembatan ini membentang sepanjang 90 meter dengan l.
SERANG - DPRD Provinsi Banten menggelar Rapat Paripurna Pemberhentian Masa Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2017-2022, Wahidin Halim dan Andika Hazrumy di .
SERANG - Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten tentang Penyampaian Rekomendasi DPRD Banten atas LKPJ (Laporan Keterang.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten telah menyelesaikan sejumlah pekerjaan pembangunan rehabilitasi jalan dan jembatan di ruas jalan Cipanas-Ciberang-Gunung Luhur, .
Dalam rangkat meningkatkan pengetahuan tentang Teknis Pengadaan Barang/Jasa dan juga membangun sinergitas antar OPD di Provinsi Banten. Sehingga  .
Dalam rangkat meningkatkan Kapasitas Aparatur PBJ di Lingkungan Provinsi Banten, terutama pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Banten agar leb.
Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Surat Keputusan Gubernur.