Pemprov Banten Dukung Rakornas KPI 2022
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Provinsi Banten M Tranggono menerima kunjungan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat dan KPID Provinsi Banten terkait persiapa.
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Provinsi Banten M Tranggono menerima kunjungan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat dan KPID Provinsi Banten terkait persiapa.
Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar menegaskan, Pemerintah Provinsi Banten melakukan persiapan seoptimal mungkin dalam menghadapi musim Libur Natal dan Tahun B.
Dalam rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Provinsi Banten Ta.
Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengungkapkan, pembekalan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencapai good and clean governance (.
Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan terdapat beberapa arahan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kepada para Penjabat Kepala Daerah .
Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan keterbukaan informasi publik menjadi hal yang penting untuk terus menjaga dan membangun kepercayaan antara masya.
Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dalam percepatan penanganan serta pencegahan stunting dan gizi buruk. P.
Dalam rangka evaluasi kinerja perangkat daerah dan langkah-langkah Pelaksanaan Kegiatan pada Perubahan APBD TA.2022, pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provin.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten meningkatkan sinergitas dengan Kepolisian Daerah (Polda) Banten dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Serang untuk menganti.
Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar berharap Penandatanganan Komitmen Bersama Dalam Melaksanakan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (.
Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar menegaskan Pemerintah Provinsi Banten optimis dalam menghadapi dan menyelesaikan tantangan yang dihadapi saat ini. Beberapa.
Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa pada Pasal.