Perjalanan Panjang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Banten Dari Adhock Hingga Menjadi Biro Dan Tantangannya Kedepan

Sejarah Pembentukan Kelembagaan Pada Tahun 2011 Unit Layanan Pengadaan masih bersifat Adhock sampai dengan Tahun 2014 (Pergub Nomor 4 Tahun 2014) tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan, dimana fungsi-fungsi dilaksanakan oleh Tim Adhock yang di jabat oleh pejabat dari Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten yang m...

Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Banten Terus Berbenah Mengawal Proses Pengadaan Barang / Jasa Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten

Menempati Ruangan BaruSeiring diundangkannya Peraturan Gubernur Banten Nomor 27 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat daerah Provinsi Banten, dan dilantiknya Pejabat esselon III dan IV pada Biro Pengadaan Baran...

Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Banten Terus Tingkatkan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten

Dinamika Pengadaan Barang/Jasa di Masyarakat Seiring dengan kebijakan Presiden RI, Pemerintah Pusat melalui Kementerian, dan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah), mengamanahkan kepada  Pemerintah Daerah diseluruh Indonesia untuk menyelenggarakan Pengadaan Barang/Jasa melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik, pemahaman...

Biro Pengadaan Barang/Jasa Serius Lakukan Pengendalian Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Dalam Rangka Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten

Pengendalian SIRUPBiro Pengadaan Barang/Jasa konsen sejak awal tahun 2021 sampai dengan bulan maret 2021 mengawal Organisasi Perangkat Daerah dalam menyelesaikan Input Rencana Umum Pengadaan (RUP) sesuai amanat Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pemprov telah mengelua...

Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Banten Gelar Rapat Revisi Rencana Umum Pengadaan (RUP) Himbau OPD Menyesuaikan Anggaran Pasca Recofusing Untuk Penanganan Covid-19

Rencana Umum Pengadan adalah Rencana yang berisi kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai oleh Kemanterian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I) lainnya sendiri dan/atau dibiayai berdasarkan kerja sama antar K/L/D/I secara pembiayaan bersama (co-financing). RUP disusun dan ditetapkan oleh Pengguna Angg...

Tim Bela Pengadaan Rampungkan Draft Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Belanja Langsung Pengadaan Melalui Aplikasi Bela Pengadaan Dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten

Sejak awal bulan lalu setelah terbentuknya Tim Bela Pengadaan, Tim Bela Pengadaan telah beberapa kali menggelar rapat-rapat pertemuan secara zoom meeting dikarenakan kondisi Pandemi Covid 19 dan penerapan PPKM yang terus diperpanjang.Tercatat 2 (dua) kali rapat pada bulan Juni lalu yaitu pertama, Rapat Perdana Tim Bela Pengadaan Pemprov Banten...

Biro Pengadaan Barang/Jasa Sosialisasi Pergub Bela Pengadaan

Biro Pengadaan Barang / Jasa melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) menggelar sosialisasi Peraturan Gubernur (Pergub) Bela Pengadaan. Kegiatan yang berlangsung daring tersebut, diikuti sejumlah marketplace untuk mengembangkan UMKM di Banten. Dalam sambutannya, Karo Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Banten Soerjo Soebiandono me...

Pemerintah Provinsi Banten Dapat 10 Etalase Komoditas Tayang Di e-Katalog Lokal

Berdasarkan Peraturan Kepala LKPP RI Nomor 43 tahun 2022 Tentang Penetapan Persetujuan Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal, Pemerintah Provinsi  Banten telah menerima penetapan persetujuan pengelolaan katalog elektronik lokal.LKPP RI telah membukakan 10 etalase untuk komoditas yang bisa tayang dalam elektronik (e-katalog) local, ke 10 e...